Kasus Pendanaan Terorisme dan
Upaya Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Selvone Christin Pattiserlihun

Terorisme menjadi masalah serius umat manusia selama bertahun-tahun. di berbagai negara, terorisme sangat mengancam kenyamanan kehidupan peradaban suatu negara. Di berbagai wilayah di dunia, aksi teror menjadi masalah yang tidak bisa dihentikan dengan mudah. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kasus terorisme yang sangat tinggi. Sama seperti tindakan kriminal lainnya, terorisme memiliki manajemen pendanaan yang terorganisir. D’Souza (2011) dalam tulisan Adhitya Yuda Prasetya mengklasifikasi penggunaan dana oleh organisasi teroris menjadi tiga bagian yaitu penerimaan (receipt), manajemen (management) dan pemindahan (transfer), serta pengeluaran (spending). Bagian terpenting dari manajemen dana organisasi teroris terletak pada pencucian dan pemindahan uang antar anggota atau afiliasi (Whyte, 2019).^[1]

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Lingkup pendanaan terorisme mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana maupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.^[2] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), publik memahami bahwa pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang paling banyak, secara berurutan, adalah pebisnis/wiraswasta, organisasi masyarakat (ormas), dan yang mencengangkan adalah partai politik. Persentase ketiganya tak terpaut jauh, yakni tidak sampai satu persen.^[3] Dari ketiganya, ormas (atau dalam bentuk yayasan) telah cukup lama diketahui oleh publik. Kasus Hilal Ahmar Society, yayasan amal Timur Tengah yang bermarkas di Indonesia, adalah salah satu yang mencuat ke permukaan. Yayasan tersebut masuk ke dalam catatan hitam Dewan Keamanan (DK) PBB pada Maret 2015 karena terbukti turut mendanai teroris ISIS di Irak dan Suriah, alih-alih memberi bantuan kemanusiaan seperti yang mereka kampanyekan di Indonesia. Begitu pula dalam kasus partai politik. Sekalipun belum pernah ada bukti yang terkuak terkait pendanaan dari partai politik yang ditemukan aparat penegak hukum, sejumlah kejadian menunjukkan adanya dugaan relasi partai politik dengan teroris. Kasus politisi PKS Pasuruan yang tertangkap akan berangkat ke Suriah pada April lalu, sempat dikaitkan dengan ISIS—walaupun kemudian dibantah oleh pihak PKS dan kepolisian. Faktanya, kasus terduga teroris yang terlibat dengan PKS juga terjadi pada tahun 2009 dan 2013.^[4]

Beberapa kasus terbaru pendanaan teroris dilansir dari beberapa media nasional adalah sebagai berikut. Pertama CNN merekam percakapan bersama Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tanggal 03 Juli 2021, yang mengungkapkan bahwa aktivitas terorisme di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat melalui internet.BNPT menilai kelompok teroris memaksimalkan aktivitas propaganda, rekrutmen bahkan pendanaan secara daring.Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam keterangan tertulis menjelaskan bahwa internet menjadi media yang memudahkan jaringan teroris untuk mendoktrin generasi muda dan mendukung ideologi mereka. Usaha tersebut, kemudian bermuara pada aksi teror.^[5]

Kedua, pada hari Rabu, 29 September 2021, Sindo melaporkan bahwa tim Densus 88 Antiteror Polri meringkus 53 terduga teroris di sejumlah daerah. Mereka terafiliasi dengan jaringan Jemaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Yang mengejutkan tim Densus menemukan 1.540 kotak amal, beberapa buku tabungan serta ponsel dari hasil penggeledahan di salah seorang rumah tersangka di kawasan Bandung, Jawa Barat. Ternyata dari hasil penyelidikan, sumbangan yang terkumpul sudah mencapai sebesar Rp124 miliar sejak 2014. Dana tersebut berasal dari sumbangan masyarakat maupun beberapa perusahaan yang dikumpulkan dari sejumlah yayasan sayap JI, salah satunya Syam Organizer.^[6]

Ketiga pada hari Jumat, 1 Oktober 2021 Jumat, 1 Oktober 2021, Kompas merekam peristiwa pendanaan terorisme dan melaporkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima hampir 5.000 transaksi mencurigakan terkait tindak pidana pendanaan terorisme selama 5 tahun terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana RAE dalam Dialog Kebangsaan Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan. dalam keterangan yang diberikan, Dian mengatakan kepada media bahwa temuan transaksi mencurigakan yang jumlahnya tidak sedikit itu tentunya sangat mengkhawatirkan. Dalam hal ini, kata Dian, PPATK telah mengeluarkan sekitar 261 informasi (hasil analisis) mengenai pendanaan terorisme dan radikalisme ke berbagai lembaga.^[7] Selanjutnya dalam kasus yang sama, tetapi dengan media berita yang berbeda, Dian menjelaskan bahwa alasan mengapa transaksi menjadi sangat mudah. Menurutnya Pada masa pandemi Covid-19, kata dia, transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pendanaan terorisme justru semakin marak. Pelaku kian gencar mengkampanyekan ideologi mereka di tengah situasi krisis.^[8]

Keempat, CNBC Indonesia, pada tanggal 4 Oktober 2021 melaporkan bahwa IMF mengungkapkan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah pertumbuhan pesat mata uang kripto (cryptocurrency) yang mengarah pada ketidakstabilan keuangan, penipuan konsumen, dan pendanaan terorisme. Lembaga ini juga mengatakan ada peningkatan 10 kali lipat dalam nilai pasar aset kripto, menjadi lebih dari US$2 triliun sejak awal 2020.^[9] Salah satu proses pendanaan terorisme yang terbaru adalah transaksi cryptocurrency. Adhitya Yuda Prasetya menjelaskan proses pendanaan ini dengan rinci dalam artikel yang ditulisnya. Ia menyatakan bahwa dalam kamus Merriam-webster (2021), cryptocurrency didefinisikan sebagai segala bentuk mata uang digital yang tidak memiliki otoritas penerbit atau badan pengatur tetapi menggunakan sistem desentralisasi untuk mendokumentasikan transaksi dan menata penerbitan unit baru yang berpegang pada kriptografi untuk menangkal pemalsuan dan penipuan transaksi. Cryptocurrency memiliki fitur anonimitas, kecepatan transaksi dan biaya transaksi yang minim yang menarik penggunanya termasuk pelaku kejahatan (Goldman, Maruyama, Rosenberg, Serravalle, & Solomon-Strauss, 2017^[10].

Kelima pada hari Rabu, 06 Oktober 2021, CNN melaporkan bahwa Kemenangan Taliban di Afghanistan dipakai untuk merekrut dan menggalang dana oleh Jamaah Islamiyah (JI), meski keduanya tak punya kaitan organisasi.^[11] Berdasarkan berita tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi terorisme di Indonesia, juga punya kaitannya dengan orang-orang yang pernah terikat dengan Taliban.

Keenam, CNN juga melaporkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa aktivitas terorisme di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat melalui internet.BNPT menilai kelompok teroris memaksimalkan aktivitas propaganda, rekrutmen bahkan pendanaan secara daring.Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam keterangan tertulis menjelaskan bahwa internet menjadi media yang memudahkan jaringan teroris untuk mendoktrin generasi muda dan mendukung ideologi mereka. Usaha tersebut, kemudian bermuara pada aksi teror.^[12]

Ketujuh, dalam kasus dunia, beberapa media melaporkan beberapa negara sebagai negara yang gagal mengatasi pendanaan terorisme. Pada tanggal 22 Oktober 2021, sebuah badan pengawas keuangan global, Financial Action Task Force (FATF), telah menempatkan Turki pada “daftar abu-abu” karena gagal memerangi pendanaan teroris dan pencucian uang. Status ini dinilai akan berdampak serius dan dapat mengikis investasi asing setelah eksodus selama bertahun-tahun. Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), yang dibentuk oleh kelompok ekonomi maju G7 untuk melindungi sistem keuangan global, juga menempatkan Mali dan Yordania pada daftar pemantauan yang meningkat, yang dikenal sebagai “daftar abu-abu.”^[13]

Kasus-kasus yang telah dijabarkan tentunya harus dapat diberantas dengan upaya yang tidak hanya sedikit dan mudah tetapi perlu perjuangan. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak yang berwenang.Dalam hal ini, menteri keuangan negara Sri Mulyani juga ikut andil mengambil perannya dalam upaya yang dilakukan. Pada hari Sabtu 23 Oct 2021, melalui perjumpaannya dengan media massa, Sri Mulyani menjelaskan beberapa langkah strategis untuk mengatasi hal ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah mencanangkan rencana aksi strategi nasional pencegahan TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada tahun 2020-2024. Sri Mulyani menjelaskan, strategi nasional terdiri dari beberapa bagian. Pertama, meningkatkan kemampuan sektor private. Lalu peningkatan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT. Selanjutnya, meningkatkan upaya pemberantasan TPPU dan TPPT. Ia menambahkan, strategi keempat adalah mengoptimalkan aset recovery dan terakhir Kementerian Keuangan akan senantiasa mendukung guna pencegahan TPPU dan TPPT di Indonesia.^[14]

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Hal itu guna mencegah pengumpulan dana untuk kegiatan terorisme.Agar pengawasan terorisme lebih optimal, Dian menyatakan perlu audit terhadap individu atau entitas yang menggalang donasi untuk domestik dan luar negeri. Slain itu, perlu juga verifikasi lebih lanjut terhadap pihak penerima donasi yang berada di luar negeri. Untuk mewujudkannya, kata Dian, dibutuhkan peran Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal pemantauan akun media sosial yang membuka donasi.^[15] Lebih jelasnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan platform pertukaran informasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme,Ini merupakan terobosan yang mengintegrasikan peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam melakukan pertukaran informasi terkait tindak pidana terorisme, termasuk tindak pidana pendanaan terorisme. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, diluncurkannya platform tersebut bentuk komitmen dan kerja nyata pemerintah dalam menanggulangi terorisme, termasuk pendanaannya.^[16] Upaya juga dapat dilakukan oleh beberapa instansi salah satunya bank. Oleh karena itu, Ilmi Vediani menawarkan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh bank yaitu Penerapan prinsip Customer Due Dilligence (CDD) tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pendanaan teroris, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehatian - hatian perbankan (prudential banking) terhadap nasabahnya. Penerapan Customer Due Diligence (CDD) membantu melindungi Bank dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha Bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.^[17]