Index terorisme global untuk Indonesia saat ini berada pada peringkat ke 24. Apa maknanya? Terdapat dua kemungkinan yang dapat dilihat, yaitu perluasan definisi dalam UU tindak pidana terorisme memicu banyak penangkapan kepada aktor-aktor, baik yang langsung terlibat maupun tidak langsung terlibat. Kemungkinan kedua adalah memang terjadi peningkatan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di sejumlah daerah.

Menurut PAKAR, terdapat sejumlah pergeseran dinamika yang terjadi dalam konteks ekstremisme kekerasan di Indonesia. Pertama, pergeseran kelompok islamis yang mengarah pada extremist dan kelompok yang extremist mengarah pada ormas Islam pada umumnya. Sejumlah organisasi yang tidak dikategorikan extrem mengadopsi cara-cara berdakwa yang extrem. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang berafiliasi jelas dengan extremisme, menunjukkan perubahan yang kuat pada cara-cara memenangkan pikiran dan hati publik yaitu melalui program pemberdayaan dan peduli lingkungan.

Kedua, kondisi geopolitik dengan dengan jatuhnya ISIS di Syria dan kemenangan Taliban di Afghanistan, serta panggilan berjihad ke bumi Khorasan sangat mungkin menginspirasi kelompok-kelompok jihadis dan membuka pintu jaringan indonesia ke afghanistan. Ini akan menjadi atraksi kuat bagi kelompok extremist.

Berbagai perkembangan ekstremisme ini, mendorong masyarakat sipil untuk melakukan sejumlah manuver penting agar keterlibatan bermakna OMS dalam mempengaruhi kebijakan yang lebih damai terjadi. Hadirnya Pokja Tematis merupakan upaya keras OMS Indonesia untuk membuka ruang sipil agar pelaksanaan kebijakan RAN PE dijalankan dengan proses yang inklusif, transparan dan akuntabel. Laporan tahunan perdana Pokja Tematis ini bertujuan sebagai media konsolidasi pengetahuan OMS berbagai latar belakang dalam menjalankan segala intervensi program PE. Selain memberikan update tentang bidang pengarusutamaan gender, perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban, keterlibatan anak muda, komunikasi strategis, kesiapsiagaan nasional, rehabilitasi dan reintegrasi, hukum dan HAM, juga memberikan usulan kepada SekBer RAN PE untuk menciptakan ruang untuk bertukar pembelajaran yang lebih substansial, dimana keempat Pokja hendaknya bisa bertemu, sehingga dapat saling memperkuat dan mempengaruhi. Keberadaan masyarakat sipil dalam SekBer, seharusnya bisa mendorong pemerintah melakukan beyond business as usual. Laporan ini diakhiri dengan sejumlah rekomendasi penting, yaitu pentingnya aturan yang jelas tentang data sharing, dorongan pada SekBer untuk membuat mekanisme dukungan yang jelas untuk masyarakat sipil, dan usulan institusionalisasi sejumlah praktik baik yang telah teruji digagas oleh OMS.

Simak lebih lanjut mengenai Laporan Kelompok Kerja Tematis RAN PE Tahun 2022 dibawah ini.