logo khub - kembali ke homepage

Sejak peristiwa Bom Bali 2002, Satria (2022) mencatat bahwa kapasitas Indonesia dalam menangkal ancaman teror telah meningkat signifikan. Ini diperkuat dengan partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil (OMS) yang giat melakukan berbagai intervensi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan (PCVE - Preventing and Countering Violent Extremism) mulai dari ranah peningkatan kapasitas, deradikalisasi, hingga advokasi kebijakan sampai ke level akar rumput.

Akan tetapi, publikasi yang mendokumentasikan ragam intervensi oleh OMS ini masih sedikit. Laporan terakhir yang cukup komprehensif membahas kiprah OMS PCVE adalah laporan INFID yang berjudul “Laporan Pemetaan Program Pencegahan Ekstremisme kekerasan oleh Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Indonesia (2014-2019)”. Oleh karena itu, K-Hub PVE Community bekerja sama dengan Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia untuk melakukan survei terhadap 81 OMS dan 448 program PCVE yang dilaksanakan pada 2020-2022 di Indonesia.

Temuan Kunci

Figura bergambar kunci yang menggantung di dinding
Figura bergambar kunci yang menggantung di dinding
1.
Tiga kendala besar OMS sebagai aktor PCVE adalah kendala mendapatkan pendanaan, melakukan kolaborasi, dan kerumitan birokrasi.
2.
Terdapat ketimpangan tipe inisiatif PCVE. 8 dari 10 inisiatif merupakan inisiatif pencegahan (Pilar 1 RAN PE).
3.
Terdapat target sasaran yang belum tersentuh, seperti perlindungan pihak rentan, rekonsiliasi korban-pelaku, hingga sistem deteksi dini.
4.
Strategi keberlanjutan program masih menjadi masalah dalam implementasi program PCVE.
5.
Dalam 3 tahun terakhir, terdapat 65 kolaborasi antar-OMS PCVE di Indonesia dengan beragam tipe kolaborasi.
Mari melacak jejak dan dampak OMS PCVE di Indonesia melalui K-Hub PCVE Outlook pertama berikut.

Pengesahan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan

Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE)

untuk Merespons Ancaman Ekstremisme Kekerasan di Indonesia

Berdasarkan data Global Terrorism Database, jumlah serangan terorisme di Indonesia pada 2020 mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2019. Akan tetapi, pada 2022,Global Terrorism Index mencatat bahwa serangan terorisme di Indonesia menjadi lebih mematikan (letal) dan Indonesia mengalami kemerosotan terparah ketiga di kawasan Asia Pasifik. Jumlah serangan menurun 56% namun rata-rata jumlah kematian per serangan meningkat dua kali lipat, dari semula 1,5 kematian per serangan menjadi 3,6 kematian per serangan. Indonesia juga menduduki peringkat ketiga negara dengan kasus terorisme terburuk di Asia Pasifik.

Sumber: Global Terrorism Database

Data tersebut memiliki implikasi yang serius. Di sisi lain, Indonesia juga tengah fokus membenahi sektor PCVE yang ditandai dengan pengesahan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE). Rancangan ini terdiri atas tiga (3) pilar, yaitu pilar pencegahan, pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; serta pilar kemitraan dan kerja sama internasional. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam merespon berbagai isu ekstremisme kekerasan yang kian mengancam dan mengganggu stabilitas keamanan nasional.

RAN PE dibangun dengan pendekatan whole-of-government whole-of-society. Pemerintah dan OMS memiliki andil dalam upaya PCVE. Apabila pemerintah memiliki kekuatan untuk melahirkan iklim dan regulasi yang kondusif untuk upaya PCVE, OMS memiliki kekuatan jaringan dan kedekatan dengan aktor kunci sehingga mampu mengoptimalkan upaya PCVE, terutama pada kelompok-kelompok rentan dan kelompok akar rumput yang sulit dijangkau dengan upaya yang struktural.

Lalu bagaimana lanskap inisiatif yang dilakukan oleh OMS PCVE di Indonesia dan kesesuaiannya dengan RAN PE saat ini?

    Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa program-program OMS terkait dengan RAN PE masih sangat tersentralisasi di Pilar 1, yakni Pilar Pencegahan. Dari 448 program OMS PCVE, 84,5% diantaranya berupaya untuk mendukung Pilar 1. Di dalam Pilar ini, aspek kontra radikalisasi dan kesiapsiagaan juga jauh melampaui aspek deradikalisasi. Masih terdapat beberapa aspek dari RAN PE yang masih belum banyak dijadikan fokus oleh OMS, seperti misalnya Aspek Perlindungan Saksi dan Korban, yang hanya digarap oleh 5 program. Ini menunjukkan bahwa saksi dan korban belum dilibatkan secara aktif sebagai aktor PCVE meskipun keduanya merupakan pihak paling terdampak oleh aksi terorisme.

    Selain adanya penumpukan jenis inisiatif, penumpukan dalam hal persebaran geografis inisiatif juga terjadi. Berdasarkan penelitian, dari 330 program terpilah, 252 (76%) program PCVE masih dominan diselenggarakan di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat.

Peta Sebaran Program dan OMS PCVE di Indonesia

Data jumlah organisasi berdasarkan provinsi

Disclaimer: Karena sulitnya melacak lokasi setiap partisipan dengan akurat, lokasi yang dicatat untuk kegiatan bersifat daring (online), adalah lokasi penyelenggara kegiatan. Peta ini juga tidak memuat lokasi 177 program bersifat nasional, 3 program bersifat internasional, 15 program tidak terpilah, 68 program yang tak ditemukan lokasinya (NA) pada Peta Program, serta 8 lokasi organisasi yang tak ditemukan lokasinya pada Peta Organisasi, karena alasan yang serupa. Penelitian lanjutan yang lebih dalam amat diperlukan.

Dari program-program yang telah terlaksana, sebanyak 189 program merupakan hasil kolaborasi lintas organisasi, baik kolaborasi sesama OMS, OMS dengan pemerintah, OMS dengan donor, dan kolaborasi lainnya.

Berikut adalah gambaran kolaborasi yang telah dijalin oleh OMS PCVE di Indonesia.

Gambaran Kolaborasi Inisiatif PCVE di Indonesia

31 65 55 26 12
SWASTA
LEMBAGA
PENDIDIKAN
INTERNASIONAL
PEMERINTAH
SESAMA OMS
 70 50 60 40 30 20 10 0
Satuan Dalam
Jumlah Kolaborasi

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar-OMS paling sering terjadi dibandingkan jenis kolaborasi lain, terutama dengan pihak swasta yang potensial untuk berperan di sektor PCVE. Salah satu jenis kolaborasi antar-OMS yang jadi sorotan adalah Kelompok Kerja (Pokja) Tematis dan Forum Kemitraan.

Pokja Tematis disahkan BNPT pada 20 Oktober 2022 sebagai wadah bagi OMS untuk terlibat aktif dalam implementasi RAN PE, terutama dengan menjangkau level daerah, melalui mekanisme yang resmi. Saat ini, 36 OMS tergabung di Pokja Tematis dan berkarya di 7 bidang utama yakni: (1) pengarusutamaan gender, (2) perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban, (3) keterlibatan pemuda, (4) komunikasi strategis, (5) kesiapsiagaan nasional, (6) rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan (7) hukum dan HAM. Laporan implementasi program setiap OMS tergabung akan dikompilasi dalam laporan Pokja Tematis setiap tahunnya.

Sementara itu, Forum Kemitraan juga diinisiasi sebagai wadah pelibatan beragam unsur pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat dalam implementasi RAN PE, seperti OMS, organisasi keagamaan, media, akademisi, lembaga filantropi, pelaku usaha, dan organisasi perempuan. Melalui wadah tersebut, implementasi RAN PE dapat dilakukan dengan lebih menyeluruh. Saat ini, Forum Kemitraan telah disahkan oleh BNPT pada 1 Maret 2023.

Selain kolaborasi antar-OMS dalam Pokja Tematis dan Forum Kemitraan, OMS juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain dengan peran kolaborator yang beragam. Peran-peran tersebut di antaranya:

Peran Kolaborator dalam Inisiatif PCVE

Klik dan geser pada tombol lingkaran kuning untuk melihat data lainnya
Pemerintah
0
Penerima Manfaat
0
Mitra Penyelenggara
14
Bantuan Administrasi
5
Bantuan Dana
36
Partisipasi Aktif
0
Donor
0
NA

Namun dalam perjalanannya, OMS yang menjadi objek penelitian melaporkan beberapa kendala.

Rincian Kendala dalam Implementasi Inisiatif PCVE

Klik dan geser pada tombol lingkaran kuning untuk melihat data lainnya

Berdasarkan data di atas, kendala yang paling umum dijumpai berturut-turut adalah kendala pendanaan, kolaborasi, dan birokrasi pemerintahan. Pada ketiga lingkup yang ada, baik lokal, nasional, maupun internasional, masalah pendanaan berkaitan erat dengan keberlanjutan program.

Kendala tersebut juga dirasakan oleh Peace Generation Indonesia. Selain belum banyak pihak yang terlibat aktif dalam mendukung pendanaan upaya PCVE, mayoritas pendanaan ditujukan untuk membuat program yang bersifat jangka pendek sehingga memunculkan tantangan dalam mengukur perubahan sosial dan memformulasikan keberlanjutan program. Selain itu, pendanaan untuk pengembangan kapasitas organisasi seperti dalam hal membuat sistem organisasi yang mengoptimalkan dampak masih minim.

Meskipun OMS mengalami banyak kendala dalam implementasi RAN PE, inisiatif PCVE tetap berjalan. Ini terbukti dengan terselenggaranya 448 program selama 2020-2022 kendati pandemi melanda. Beberapa di antaranya juga memiliki dampak yang signifikan dan menghasilkan berbagai praktik baik (best practice) yang dapat menjadi acuan dalam implementasi RAN PE.

Best practice ini merujuk pada program yang dinilai memiliki poin pembelajaran dalam aspek tertentu sehingga dapat menjelaskan dampak program yang dihasilkan. Secara umum, beberapa kriteria program best practice adalah (1) program dirancang melalui identifikasi kebutuhan, (2) memiliki sasaran yang jelas, (3) bentuk intervensi yang relevan, langsung, dan menyeluruh, (4) memiliki nilai kebermanfaatan,  (5) dinilai memiliki potensi/upaya/dukungan konstruktif terhadap keberlanjutan program, serta (6) terukur, terstruktur, dan berkelanjutan. Best practice ini tidak mendefinisikan program OMS tersebut lebih baik dari lainnya ataupun kondisi program saat ini.

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, berikut tiga program yang menjadi best practice dalam riset ini:

Praktik Baik Inisiatif PCVE di Indonesia

Dekatkan kursor dan klik pada figura untuk melihat data selengkapnya
Pendampingan Ekonomi Eks-Napiter,Economic Assistance for Former Terrorist Convicts
Pendampingan Ekonomi Eks-Napiter
Program deradikalisasi luar lapas dari Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) yang fokus pada pelatihan kemandirian ekonomi untuk eks-napiter
Program Kontra Narasi Tingkat Akar Rumput,Counter-Narration Program for Grassroot Level
Program Kontra Narasi Tingkat Akar Rumput
Program Imparsial terkait peningkatan resiliensi masyarakat dengan memanfaatkan komunitas lokal yang telah mapan
Pelatihan<br>Petugas Lapas,Training of Penitentiary Center Officials
Pelatihan
Petugas Lapas
Pelatihan kapasitas bagi petugas lapas, kerjasama antara Center for Detention Studies (CDS) dan Ditjenpas

Baca selengkapnya mengenai hasil penelitian versi PDF di sini:

Unduh Laporan Penelitian
(Versi Bahasa Indonesia) Research Report
(English Version)

Referensi

  1. Amali, Irfan & Nurhasanah, Utami. (2022). Kolaborasi dan Aksi Kolektif Masyarakat Sipil Bersama Pemerintah Dalam Upaya PE. I-KHub Commentary No. 2.
  2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 1 Maret 2023. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 103 Tahun 2023 tentang Forum Kemitraan Nasional Pemerintah dan Pemangku Kepentingan di Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024
  3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 20 Oktober 2022. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 299 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Tematis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2022-2023
  4. Global Terrorism Database (t.t.). Diakses dari https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=indonesia&sa.x=0&sa.y=0
  5. Global Terrorism Index. Institute for Economics and Peace (2023). Diakses dari https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2023/03/GTI-2023-web-170423.pdf
  6. INFID. (2020). Laporan Pemetaan Program Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan oleh Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Indonesia (2014-2019) (pp. 30-50). Jakarta, Indonesia.
  7. Pokja Tematis. (2023). Laporan Kelompok Kerja Tematis RAN PE Tahun 2022. https://khub.id/resource/laporan-kelompok-kerja-tematis-ran-pe-tahun-2022-127075142
  8. Satria, A. (2022). Two Decades of Counterterrorism in Indonesia: Successful Developments and Future Challenges. Counter Terrorist Trends and Analyses, 14(05), 7-16.

Tim Penyusun

Program

Executive Director
Irfan Amali
Project Coordinator
Lindawati Sumpena
Project Officer
Rike Adelia Hermawan
Community Engagement Assistant
Muhammad Fahry
Project Assistant
Dinda Mutiarani Syafira

Outlook

Managing Editor
Utami Nurhasanah
Creative Director
Mulia Anzalni
Main Writer
Utami Nurhasanah
Copywriter
Rezita Evialita
Illustrator
Mulia Anzalni
Adhitya Ario Pasha
Hadiyanti Ainun Atika

Riset

Laboratorium Psikologi Politik UI

Lead Researcher
Dr. Mirra Noor Milla
Research Assistant
Bidayatul Hidayah, M.Psi.T
Wawan Kurniawan, M.Psi
Muhammad Ihsan, S.Psi

K-Hub PVE Community

Data Contributors
Rike Adelia Hermawan
Utami Nurhasanah
Muhammad Fahry
Dinda Mutiarani Syafira
Rezita Evialita

Expert Reviewer

Mohd. Adhe Bhakti
Alif Satria, MA

Teknologi

INFIA

Developer
Asep Jaenudin
Asep Heri Agustian
Steven
Tester
Irwan Firdaus
Project Controller
Melia Arisanti
Tester & Documentation
Samuel Villarreal
System Analyst
Yudi Thaddeus

K-Hub PVE Community

IT Consultant
Tio Reza Muchtar
UI/UX Designer
Mulia Anzalni

Outlook adalah sebuah kompilasi hasil riset, rekomendasi, dan proyeksi tren di sektor pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan. Kompilasi ini disusun oleh tim PeaceGeneration berkolaborasi dengan peneliti dan organisasi mitra K-Hub.

Laman Outlook dikembangkan atas dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

Pandangan dan opini dalam laman ini adalah pandangan dan opini tim penyusun serta narasumber dan tidak serta merta mencerminkan pandangan Pemerintah Australia dan AIPJ2.

AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang disampaikan dalam laman ini.